Menyoal Politik-Hukum Dalam Pembentukan dan Arah Kebijakan Negara

Yusra fadilah

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

RisetAnakBangsa.id-Politik hukum merupakan salah satu kajian fundamental dalam ilmu hukum tata negara yang mengeksplorasi hubungan dinamis antara politik dan hukum. Sebagai sebuah disiplin, politik hukum tidak sekadar membahas norma-norma hukum yang ada, tetapi lebih jauh menganalisis bagaimana hukum dibentuk, diarahkan, dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemahaman terhadap politik hukum menjadi esensial bagi setiap pemangku kepentingan dalam sistem hukum, terutama dalam konteks negara demokrasi yang menghendaki partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Politik hukum atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “rechtspolitiek” dapat didefinisikan sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Mahfud MD, salah satu pakar hukum tata negara Indonesia, mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sementara itu, Padmo Wahjono mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa politik hukum memiliki dua dimensi: pertama, sebagai arah kebijakan hukum yang akan ditempuh (prospektif); kedua, sebagai kajian terhadap kebijakan hukum yang telah ditempuh (retrospektif).

Ruang lingkup politik hukum mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pembentukan hukum baru yang diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum atau menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat. Kedua, penggantian hukum lama yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga, penentuan prioritas pembentukan hukum sesuai dengan urgensi dan kebutuhan negara. Keempat, harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum agar tidak saling bertentangan. Dalam praktiknya, politik hukum juga meliputi mekanisme pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berhenti pada tahap legislasi, tetapi juga mencakup implementasi dan evaluasi produk hukum.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan-tujuan tersebut menjadi arah bagi politik hukum nasional.Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa juga menjadi sumber nilai dalam politik hukum Indonesia. Setiap produk hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, politik hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-kultural dan historis bangsa Indonesia.

Hubungan antara politik dan hukum dalam politik hukum bersifat dialektis. Di satu sisi, hukum dibentuk melalui proses politik, terutama melalui lembaga legislatif yang merupakan representasi kepentingan politik masyarakat. Di sisi lain, hukum membatasi dan mengarahkan aktivitas politik agar tetap berada dalam koridor yang sah dan konstitusional.

Mahfud MD mengemukakan teori bahwa konfigurasi politik suatu negara akan mempengaruhi karakter produk hukumnya. Dalam konfigurasi politik yang demokratis, cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif atau populistik, yakni hukum yang mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, dalam konfigurasi politik yang otoriter, produk hukum cenderung ortodoks atau konservatif, yang lebih mengutamakan kepentingan penguasa.

Politik hukum memiliki beberapa fungsi strategis dalam sistem hukum nasional. Fungsi pertama adalah sebagai alat untuk melakukan pembaharuan hukum (law reform) agar hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Fungsi kedua adalah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Fungsi ketiga adalah sebagai sarana untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang pluralistik. Tujuan politik hukum secara umum adalah untuk menciptakan tertib hukum dalam masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, dan mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, politik hukum juga bertujuan untuk memperkuat identitas nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai aktor terlibat dalam proses politik hukum. Aktor pertama dan utama adalah lembaga legislatif (DPR dan DPD) yang memiliki fungsi pembentukan undang-undang. Aktor kedua adalah eksekutif (Presiden dan jajarannya) yang memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang dan membentuk peraturan pelaksana.

Aktor ketiga adalah yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang melalui putusan-putusannya dapat mempengaruhi arah kebijakan hukum. Selain ketiga lembaga negara tersebut, masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, dan kelompok kepentingan juga berperan dalam politik hukum melalui advokasi, partisipasi dalam pembahasan rancangan undang-undang, dan pengawasan terhadap implementasi hukum. Dalam era demokrasi deliberatif, partisipasi publik menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa produk hukum benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Politik hukum Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks. Tantangan pertama adalah harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum adat dan hukum agama yang masih hidup dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara yang pluralistik memerlukan pendekatan yang akomodatif terhadap keberagaman sistem hukum yang ada.

Tantangan kedua adalah pengaruh kepentingan politik jangka pendek yang seringkali mendominasi proses pembentukan hukum, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak optimal dalam menjawab kebutuhan jangka panjang bangsa. Fenomena politik transaksional dan oligarki juga dapat menghasilkan regulasi yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan umum.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan kapasitas dalam perencanaan hukum yang komprehensif. Masih banyak produk hukum yang dibentuk secara reaktif untuk merespons persoalan sesaat, tanpa perencanaan matang dan kajian mendalam terhadap implikasi jangka panjangnya. Selain itu, masalah tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik.

Untuk mengoptimalkan peran politik hukum dalam pembangunan negara, diperlukan beberapa strategi. Pertama, penguatan perencanaan pembangunan hukum nasional melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang lebih berkualitas dan partisipatif. Prolegnas harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas dan kajian akademis yang mendalam.

Kedua, peningkatan partisipasi publik dalam setiap tahap pembentukan hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga evaluasi. Mekanisme konsultasi publik, public hearing, dan penggunaan teknologi informasi dapat memperluas akses masyarakat dalam proses politik hukum.

Ketiga, penguatan kapasitas para pembentuk hukum, baik di legislatif maupun eksekutif, agar memiliki pemahaman yang baik tentang teknik perancangan peraturan perundang-undangan, analisis dampak regulasi, dan prinsip-prinsip good governance. Keempat, peningkatan koordinasi antar lembaga negara dan antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum.

Politik hukum merupakan elemen vital dalam sistem hukum dan ketatanegaraan yang menentukan arah dan karakter hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, politik hukum harus selalu berorientasi pada pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Keberhasilan politik hukum sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, membangun partisipasi publik yang bermakna, dan memastikan bahwa setiap produk hukum benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, politik hukum Indonesia juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai fundamental bangsa. Hanya dengan politik hukum yang visioner, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.