Melisa Fitrah Harahap

Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

RisetAnakBangsa.id-Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ribuan rumah rusak, akses transportasi terputus, serta aktivitas usaha warga terhenti sementara. Kondisi ini membuat pemulihan ekonomi menjadi tantangan serius, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor usaha kecil dan informal.

Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali normal dalam waktu dua hingga tiga bulan, seiring percepatan penanganan pascabencana dan pemulihan infrastruktur dasar.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menyusun langkah strategis guna mempercepat pemulihan ekonomi. Fokus kebijakan diarahkan pada penyelamatan usaha masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana. Pemerintah memastikan akses pembiayaan tetap terbuka agar pelaku usaha memiliki modal untuk kembali menjalankan usahanya setelah mengalami kerugian akibat banjir dan longsor.

Selain percepatan akses pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan program rehabilitasi dan pendampingan usaha bagi UMKM dan koperasi di wilayah terdampak. Program ini bertujuan tidak hanya memulihkan usaha yang terdampak, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat agar lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan.

Upaya pemulihan ekonomi juga didukung dengan relaksasi kebijakan pembiayaan dan dukungan perbankan kepada masyarakat terdampak. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha yang kehilangan pendapatan sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan di daerah terdampak.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari perbaikan infrastruktur dasar. Pemerintah memprioritaskan pemulihan jalan, jembatan, serta jaringan listrik yang rusak akibat bencana, karena infrastruktur tersebut berperan penting dalam mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Selain infrastruktur, pemerintah juga berupaya menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di wilayah terdampak. Badan Pangan Nasional bersama ID Food melakukan distribusi bantuan pangan ke desa-desa yang terdampak banjir, termasuk wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau akibat terendam air.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan mencegah lonjakan harga bahan pokok di tengah kondisi darurat. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa pemulihan ekonomi berlangsung. Meski berbagai kebijakan telah dijalankan, proses pemulihan ekonomi pascabencana masih menghadapi sejumlah tantangan. Kerusakan sarana usaha, menurunnya pendapatan masyarakat, serta keterbatasan akses di beberapa wilayah menjadi hambatan yang memerlukan penanganan berkelanjutan.

Namun demikian, pemerintah optimistis bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor perbankan, dan masyarakat, pemulihan ekonomi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dapat berjalan secara bertahap. Pemulihan ini diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi ekonomi seperti semula, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.