Asni Khumairoh Nasution

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

“Aku akan menjadi Raja Bajak Laut!” ( Monkey D. Luffy).

RisetAnakBangsa.id-Kalimat ikonik ini bukan sekadar ambisi pribadi, melainkan simbol perjuangan melawan sistem yang timpang. Sama halnya dengan Indonesia, konstitusi kita menjanjikan keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih. Namun, perjalanan menuju cita-cita itu penuh rintangan: korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tuntutan revolusi.

Dalam One Piece, World Government memiliki nilai keadilan layaknya konstitusi di Indonesia. Namun, nilai itu sering dijalankan secara timpang, lebih melindungi kalangan elit yaitu seperti Im (Imu-sama), Lima Tetua (Gorosei), dan Naga Langit (Tenryuubito) dari pada rakyat. Indonesia pun menghadapi dilema serupa. Konstitusi UUD 1945 menjanjikan keadilan sosial, tetapi praktiknya sering jauh dari ideal. Misalnya, konflik agraria di berbagai daerah menunjukkan bahwa hukum kadang berpihak pada pemilik modal, bukan masyarakat kecil.

“Keadilan dapat ditegakkan dalam berbagai cara, tergantung situasi dan kondisi.” Admiral Aokiji, (One Piece, Chapter: 397).

Penggalan ini mencerminkan bagaimana hukum bisa berubah sesuai kepentingan penguasa.

Di One Piece, banyak pejabat Marine yang justru korup, memperjualbelikan keadilan. Mereka bukan bajak laut, tetapi pengkhianat dalam sistem. Indonesia pun akrab dengan fenomena serupa. Kasus korupsi bansos di masa pandemi menjadi contoh nyata bagaimana pejabat negara menyalahgunakan amanah rakyat. Dana yang seharusnya menyelamatkan masyarakat justru dikorupsi demi kepentingan pribadi. (Kompas, 2021).

“Di dunia ini pangkat adalah segalanya.” Morgan, (One Piece, Chapter: 4).

Kalimat ini relevan dengan hukum di Indonesia yang sering disesuaikan dengan kepentingan politik dan ekonomi.

Dalam One Piece, muncul kelompok revolusioner yang menentang World Government. Mereka percaya sistem yang korup tidak bisa diperbaiki dari dalam. Revolusi itu bukan cuma demo besar-besaran. Revolusi adalah perubahan besar dalam sistem, biasanya karena rakyat sudah tidak tahan dengan ketidakadilan. Dalam anime One Piece, revolusi muncul karena World Government dianggap korup dan menindas. Di Indonesia, revolusi juga lahir dari rasa kecewa rakyat terhadap penguasa. Kalimat ini nunjukin kalau hukum bisa dimainkan jika yang seseorang memiliki kekuasaan.

Kadang kita merasa hukum di Indonesia masih bisa “dibeli”. Korupsi masih ada, keadilan belum merata. One Piece ngajarin kita bahwa perubahan butuh keberanian, solidaritas, dan semangat untuk lawan ketidakadilan.

“Ketamakan akan menghancurkan diri sendiri”, Rob Lucci (One Piece, Chapter: 385).

Revolusi bukan hanya soal perang atau kekerasan. Revolusi bisa dimulai dari kesadaran, dari suara, dari aksi kecil. One Piece ngajarin kita bahwa keadilan itu harus diperjuangkan, bukan ditunggu. Indonesia pernah mengalami revolusi, dan mungkin akan terjadi lagi. Yang penting, kita tetap kritis, berani, dan tidak takut bersuara. Indonesia tidak butuh bajak laut untuk mengguncang sistem, tetapi butuh rakyat yang berani dan pemimpin yang berintegritas. Seperti Luffy yang berlayar mencari kebebasan, bangsa ini pun berlayar mencari keadilan.

“Negeri adalah rakyat itu sendiri”, Nevertari Cobra (One Piece, Chapter: 167).

Dari kutipan kata di atas kita tahu bahwa kekuatan utama suatu negara adalah rakyat itu sendiri yang mana hal ini persis sama dengan prinsip Demokrasi Indonesia. Demokrasi yang artinya dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat sehingga menjamin kesetaraan hak, kebebasan berpendapat, dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (Miriam Budiarjo, 2008:105)

Jadi sudah banyak orang yang menilai bahwa One Piece bukan hanya sekedar anime saja, tetapi memiliki kemiripan dengan kondisi di Indonesia saat ini, salah satunya adalah konten kreator tiktok yaitu Bang Milenz.

Karena One Piece bukan hanya sekedar anime tentang bajak laut tetapi dimana anime ini juga membahas tentang politik, gonosida, korupsi, pernikahan politik, rasisme, obat-obatan terlarang, pandemi, kekuatan pemerintah mutlak, pasar gelap, perdagangan manusia, eksperimen manusia, perbudakan manusia, masalah lingkungan, sejarah dunia yang disembunyikan atau diubah oleh pemerintah, dan lainnya.