Tengku Zaky Fathurrahman

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

RisetAnakBangsa.id-Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap kecamatan batang toru kab tapanuli selatan merupakan instrumen penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam mencegah dampak negatif seperti banjir. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan AMDAL sering kali belum berjalan secara efektif. bertujuan untuk menganalisis ketidakefektifan AMDAL sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya banjir di  kabupaten tapanuli selatan Warga Kabupaten Tapanuli Selatan yang belum sepenuhnya pulih dari dampak banjir bandang dan tanah longsor kini dihadapkan pada ancaman baru berupa bencana tanah bergerak yang sangat mengkhawatirkan. Sejak awal Desember 2025, fenomena ini telah menyebabkan kerusakan pada 157 rumah warga serta merusak fasilitas umum yang penting seperti sekolah dan masjid (Merdeka.com).

analisis dokumen AMDAL, serta data sekunder terkait kejadian banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan AMDAL disebabkan oleh lemahnya perencanaan lingkungan, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan AMDAL. Kondisi tersebut berdampak pada perubahan tata guna lahan, berkurangnya daerah resapan air, dan terganggunya sistem drainase alami, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya banjir. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan implementasi AMDAL, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan yang tegas diperlukan untuk meminimalisir risiko banjir dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan yang tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan ekologis, salah satunya adalah banjir. Banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, pembangunan kawasan permukiman dan industri, serta berkurangnya daerah resapan air yang menyebabkan memakan korban dalam bencana banjir dan longsor di Sumut yang berjumlah korban meninggal dunia mencapai di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), yakni 88 orang meninggal dan korban hilang 112 orang dan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), sebanyak 84 orang meninggal dunia dan hilang 31 orang, dilansir detikSumut, Jumat (5/12/2025) artikel detiknews.

Dalam rangka mencegah dan mengendalikan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, pemerintah menetapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen hukum dan perencanaan lingkungan. AMDAL bertujuan untuk mengidentifikasi, memprediksi, serta mengevaluasi dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Secara normatif, AMDAL diharapkan mampu menjadi alat pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk risiko banjir. Melalui dokumen AMDAL, pelaku usaha diwajibkan menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan agar tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi AMDAL sering kali belum berjalan secara efektif. AMDAL kerap dipandang sebatas persyaratan administratif untuk memperoleh izin usaha, sehingga substansi pengelolaan lingkungan kurang mendapat perhatian serius. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha menjadi faktor utama tidak optimalnya pelaksanaan AMDAL di lapangan.

Ketidakefektifan AMDAL tersebut berdampak langsung pada perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, penutupan daerah resapan air, serta kerusakan sistem drainase alami. Kondisi ini menyebabkan air hujan tidak dapat terserap secara optimal dan akhirnya menimbulkan genangan hingga banjir, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan pembangunan tinggi.

Banjir lingkungan yang terjadi secara berulang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup menjadi konsekuensi nyata dari pengelolaan lingkungan yang tidak efektif.

Dan secara teori AMDAL bertujuan untuk, Mencegah kerusakan lingkungan, Mengendalikan dampak negative pembangunan, Menjaga keseimbangan ekosistem, Menjamin pembangunan yang berkelanjutan, Tetapi secara praktik AMDAL menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengakibatkan dampak banjir kepada masyarakat menjadi bencana korban yang sangat banyak. Di dalam sebuah dokumen amdal penebangan hutan hanya terbatas setiap penebangan akan ada penanaman kemabali (reboisasi) oleh pihak Perusahaan, badan usaha, atau instansi yang melaksanakan proyek pembangunan jika di lihat lokasi penebangan hutan tidak ada penanaman kembali oleh pihak yang bersangkutan malah semakain menebang pohon yang berkelajutan dan mengakibatkan banjir dan longsor.

Menurut pendapat pribadi penulis, ketidakefektifan AMDAL sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan terjadi bukan semata-mata karena kelemahan regulasi, melainkan lebih dominan disebabkan oleh lemahnya integritas pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. AMDAL sering diperlakukan sebagai formalitas administratif untuk memenuhi persyaratan perizinan, bukan sebagai alat kajian ilmiah yang wajib dijadikan dasar pengambilan keputusan pembangunan. Akibatnya, rekomendasi penting terkait daya dukung lingkungan, pengendalian alih fungsi lahan, serta mitigasi risiko banjir kerap diabaikan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran komitmen lingkungan, sehingga pelaku usaha tidak memiliki efek jera meskipun dampak banjir dan kerusakan lingkungan terus berulang. Sebagai saran berbasis hukum, penulis menekankan perlunya penguatan penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan turunannya. Pemerintah harus memastikan bahwa persetujuan lingkungan hanya diberikan setelah kajian AMDAL dilakukan secara independen, transparan, dan partisipatif, serta menjadikan rekomendasi AMDAL sebagai dasar yang mengikat secara hukum. Selain itu, penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana harus dilaksanakan secara konsisten terhadap pelaku usaha maupun pejabat yang lalai, termasuk pencabutan izin usaha apabila terbukti menyebabkan banjir lingkungan. Dengan demikian, AMDAL dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen hukum preventif untuk melindungi lingkungan dan mencegah terjadinya bencana banjir.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL sebelum memperoleh izin lingkungan. Ketentuan ini bertujuan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diidentifikasi dan dikelola sejak tahap perencanaan, bukan setelah kerusakan terjadi. Selain mewajibkan penyusunan AMDAL, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam melaksanakan hasil AMDAL. Pelaku usaha diwajibkan menjalankan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Undang-undang ini juga mengatur peran pemerintah dalam pelaksanaan AMDAL, yaitu sebagai pemberi izin, pengawas, dan penegak hukum lingkungan. Pemerintah melalui instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki kewenangan untuk menilai dokumen AMDAL serta mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan AMDAL atau tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan sanksi tegas berupa sanksi administratif, sanksi perdata, hingga sanksi pidana. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan lingkungan hidup. Seiring perkembangan regulasi, ketentuan AMDAL juga diperkuat melalui peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang mengatur lebih rinci mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini menegaskan kembali posisi AMDAL sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.