Contoh Legal Opinion

No. Ref : 029/LO-HES/UINSYAHADA/VI/2026              Padangsidimpuan, 02 Juni 2026

Lampiran : – Lembar

Kepada Yang Terhormat,

Saudara Aidil Nasution

Jl. Gambolo No.37 Sibolga

Perihal : Pendapat Hukum (Legal Opinion)

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kajian hukum mengenai penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman online (pinjol) ilegal, maka disusun pendapat hukum (Legal Opinion) sebagai berikut:

Dalam memberikan pendapat hukum ini, digunakan asumsi sebagai berikut:

  1. Bahwa seluruh fakta yang digunakan dalam analisis ini merupakan fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara bertindak sesuai dengan kapasitas hukum masing-masing.
  3. Bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku pada saat pendapat hukum ini dibuat.
  4. Bahwa analisis ini dibuat untuk kepentingan akademik dan bukan sebagai pendapat hukum yang mengikat.

Dalam memberikan pendapat hukum ini, digunakan kualifikasi sebagai berikut:

  1. Pendapat hukum ini hanya didasarkan pada hukum positif Indonesia yang berlaku.
  2. Analisis hukum terbatas pada fakta dan permasalahan yang dikemukakan.
  3. Pendapat hukum ini tidak dimaksudkan sebagai putusan yang mengikat secara hukum.
  4. Perubahan fakta atau peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi kesimpulan yang diberikan.

Kronologis/Peristiwa Hukum

Pada tahun 2025, seorang masyarakat bernama Andi melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Andi meminjam dana sebesar Rp5.000.000,00 dengan jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, penyelenggara pinjaman online ilegal mengenakan bunga yang sangat tinggi, melakukan akses terhadap seluruh data kontak pada telepon seluler debitur, serta melakukan penagihan dengan ancaman, intimidasi, dan penyebaran data pribadi kepada keluarga maupun rekan kerja Andi.

Akibat tindakan tersebut, Andi mengalami kerugian materiil dan immateriil berupa tekanan psikologis, pencemaran nama baik, serta terganggunya aktivitas sosial dan pekerjaan. Setelah dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, ditemukan bahwa pengelola aplikasi pinjaman online ilegal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi, ketentuan jasa keuangan, serta beberapa ketentuan pidana terkait ancaman dan penyebaran informasi elektronik.

Dalam proses penanganan perkara, pelaku menyatakan kesediaannya untuk:

  1. Menghapus seluruh data pribadi korban.
  2. Menghentikan seluruh bentuk intimidasi dan penagihan ilegal.
  3. Memberikan ganti rugi kepada korban.
  4. Membuat permintaan maaf secara tertulis.

Korban juga menyatakan kesediaannya untuk menempuh penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum dan keadilan.

Dokumen yang Digunakan

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  4. Peraturan dan kebijakan terkait Restorative Justice.
  5. Data dan laporan mengenai praktik pinjaman online ilegal di Indonesia.

Permasalahan

  1. Apakah penyelenggara pinjaman online ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?
  2. Apakah pendekatan Restorative Justice dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus pinjaman online ilegal?
  3. Bagaimana keseimbangan antara perlindungan korban dan kepastian hukum pidana dalam penerapan Restorative Justice?

Dasar Hukum

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
  4. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
  5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
  6. Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Analisis Hukum

Pinjaman online ilegal merupakan kegiatan pemberian pinjaman berbasis teknologi informasi yang dilakukan tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Selain melanggar ketentuan administrasi sektor jasa keuangan, praktik pinjaman online ilegal sering kali disertai tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti pengancaman, pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, serta intimidasi terhadap debitur.

Dalam perspektif hukum pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi.

Namun demikian, perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia telah mengakui konsep Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tertentu. Restorative Justice menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, serta penyelesaian konflik secara damai tanpa menghilangkan aspek pertanggungjawaban hukum.

Dalam kasus pinjaman online ilegal, penerapan Restorative Justice dapat dipertimbangkan apabila:

  1. Korban memperoleh pemulihan hak secara nyata.
  2. Pelaku mengakui kesalahannya.
  3. Pelaku bersedia memberikan ganti rugi dan menghentikan perbuatannya.
  4. Tidak terdapat dampak sosial yang sangat luas.
  5. Penyelesaian tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan Restorative Justice harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini karena praktik pinjaman online ilegal sering dilakukan secara terorganisir dan melibatkan banyak korban. Apabila seluruh perkara diselesaikan melalui pendekatan restoratif tanpa penegakan hukum yang tegas, maka dapat mengurangi efek jera dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan korban dan kepastian hukum pidana menjadi hal yang penting. Korban harus memperoleh pemulihan secara maksimal, sementara pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

  1. Penyelenggara pinjaman online ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi.
  2. Restorative Justice dapat diterapkan dalam kasus tertentu sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan korban.
  3. Penerapan Restorative Justice harus tetap menjaga keseimbangan antara pemulihan korban dan kepastian hukum pidana agar tujuan keadilan dapat tercapai secara optimal.

Rekomendasi dan Saran

  1. Aparat penegak hukum perlu mengutamakan perlindungan terhadap korban pinjaman online ilegal melalui pemulihan hak-hak korban.
  2. Restorative Justice hendaknya diterapkan secara selektif dan tidak digunakan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan secara terorganisir atau berulang.
  3. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.
  4. Masyarakat harus lebih berhati-hati dan memastikan bahwa layanan pinjaman online yang digunakan telah memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan.
  5. Perlu adanya edukasi hukum yang berkelanjutan mengenai risiko dan akibat hukum penggunaan pinjaman online ilegal.

Syahrul Parulian Pardede       

Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan