“Makan Bergizi Gratis, Siapa Bertanggung Jawab atas Risikonya?”

Penulis: Erin Aulidia (Program Studi Tadris IPS, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)

RisetAnakBangsa.id-Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik. Nah, kebijakan tersebut juga dapat berupa bantuan sosial, pembangunan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program pemenuhan gizi. Dan setiap program pada dasarnya dibuat untuk menjawab apa saja sih kebutuhan dari masyarakat. Apalagi program yang dijalankan saat ini juga sebenarnya sangat bagus yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, tujuan yang baik belum tentu menjamin bahwa pelaksanaannya juga akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu melihat, bukan hanya apa yang dijanjikan pemerintah, tetapi juga bagaimana program tersebut dijalankan? Siapa saja yang bisa merasakan manfaatnya? dan siapa juga yang bertanggung jawab ketika muncul suatu masalah?

Sebenarnya, program saat ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Pemenuhan gizi juga berperan sangat penting karena, itu berkaitan dengan kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas sumber daya manusia. Dan jika program ini dilaksanakan dengan baik, program ini juga berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, pelaksanaannya juga membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang tepat, serta pengawasan yang konsisten.

Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan mengenai APBN 2026, alokasi anggaran untuk program MBG mencapai Rp335 triliun. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Namun, besarnya anggaran juga pasti menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai, bagaimana dana tersebut dikelola? dan bagaimana manfaatnya dapat dipastikan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan? Karena anggaran yang besar juga tidak otomatis berarti suatu program bermasalah. Justru, semakin besar program yang dijalankan, semakin penting pula transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya. Dan persoalan yang juga perlu diperhatikan bukan hanya mengenai jumlah anggaran, tetapi juga kualitas dari program pelaksanaanya.

Pada 3 September 2026, Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa hasil evaluasi internal terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG menunjukkan adanya persoalan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Menurut keterangan BGN, sekitar 80–90% kasus yang disebabkan itu berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP. Nah dari informasi tersebut juga dapat memperlihatkan bahwa pelaksanaan program pemenuhan gizi itu membutuhkan perhatian serius terhadap keamanan pangan dan kepatuhan terhadap prosedur. Angka tersebut merupakan keterangan BGN mengenai kasus yang dievaluasi, bukan gambaran bahwa seluruh pelaksanaan MBG mengalami masalah.

Dan dari persoalan tersebut, muncul pertanyaan penting juga untuk kita: misalnya, jika suatu program dibuat untuk membantu masyarakat, bagaimanasih pemerintah memastikan bahwa pelaksanaannya itu benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan risiko? Pertanyaan ini bukan berarti menolak program pemerintah. Tetapi sebaliknya, pertanyaan ini dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap kualitas kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Dalam ilmu politik, kebijakan publik berarti berkaitan langsung dengan keputusan dan tindakan pemerintah dalam menangani persoalan masyarakat. Kebijakan itu tidak cukup dinilai dari tujuan yang tertulis didalam suatu perencanaan, tetapi juga perlu dilihat melalui proses pelaksanaan dan hasilnya. Dalam konteks MBG ini, kita juga perlu tahu bahwa, keberhasilan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya penerima manfaat. Tetapi, kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan manfaat yang dirasakan penerima juga perlu diperhatikan. Karena itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan publik juga memerlukan evaluasi yang berkelanjutan. Dan apabila sebuah program belum bisa berjalan sesuai harapan, maka pemerintah juga perlu mengetahui penyebabnya dan menentukan langkah perbaikannya. Misalnya, jika masalah muncul lagi akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur, penyelesaiannya juga tidak cukup hanya dengan mengingatkan petugas. Tetapi, pemerintah juga perlu memeriksa apakah pelatihan, pengawasan, fasilitas, dan pembagian tanggung jawab sudah mendukung pelaksanaan programnya atau belum.

Selain berkaitan dengan kebijakan publik, persoalan ini juga berhubungan dengan akuntabilitas pemerintah. Dimana akuntabilitas merupakan kewajiban dari pihak yang memiliki wewenang untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan maupun tindakan yang dilakukan. Dan didalam sistem pemerintahan, kewenangan bukan hanya memberikan hak untuk membuat keputusan, tetapi juga membawa tanggung jawab terhadap dampak keputusan tersebut.

Coba lihat ketika pemerintah meluncurkan program yang menggunakan anggaran negara, masyarakat itu sebenarnya memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana program itu dijalankan. Dan jika di dalam program tersebut ditemukan kekurangan, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan mengenai penyebab dan langkah apa saja untuk memperbaikinya. Jadi, tanggung jawab dari pemerintah itu tidak berhenti pada tahap perencanaan atau pembagian bantuan, tetapi juga mencakup pengawasan, penanganan masalah, dan evaluasi hasil.

Pada 7 September 2026, BGN mengumumkan penghentian sementara operasional 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Langkah tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan pengawasan terhadap persyaratan sanitasi dalam pelaksanaan MBG. Meskipun begitu, tindakan penghentian sementara seharusnya perlu diikuti dengan pemeriksaan dan tindak lanjut yang jelas. Masyarakatnya juga perlu tahu, bagaimana persyaratannya dipenuhi? bagaimana pengawasan setelah perbaikan? dan bagaimana keamanan pangan dijaga secara berkelanjutan?

Dan dari sini juga, kita dapat memahami bahwa penanganan setelah masalah terjadi sangatlah penting, tetapi pencegahan juga tidak boleh disepelekan. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap dapur yang melaksanakan program memenuhi persyaratan keamanan dan kebersihan sebelum makanan didistribusikan. Dan dengan cara itu juga, risiko itu dapat ditekan sejak awal, bukan cuma ditanganinya setelah muncul keluhan.

Dan pada akhirnya, pertanyaannya itu apakah program pemerintah benar-benar untuk rakyat? atau justru membuat rakyat menanggung risikonya? tetapi, bukan berarti setiap kebijakan pemerintah harus dipandang secara negatif. Pertanyaan tersebut hanya sebuah pengingat bahwa setiap kebijakan itu perlu diuji, entah itu melalui pelaksanaannya ataupun dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan yang baik juga harus disertai perencanaan yang matang, pengawasan yang memadai, serta tanggung jawab yang jelas.