Berlian Ananda Sofi Sihombing

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

RisetAnakBangsa.id-Kabupaten Tapanuli Tengah – Prinsip desentralisasi di Indonesia merupakan pilar fundamental negara kesatuan yang secara tegas dijamin oleh UUD NRI 1945, mengamanatkan pembentukan pemerintahan daerah yang otonom untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (UUD NRI, 1945, Pasal 18). Peran sentral Kepemimpinan Kepala Daerah dalam menerjemahkan mandat konstitusional ini menjadi krusial. Namun, di wilayah seperti Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), tantangan signifikan muncul akibat variabilitas dan keragaman pola kepemimpinan yang berbeda dari periode ke periode. Inkonsistensi kebijakan yang muncul akibat suksesi inilah yang sering menjadi isu sorotan publik dan media, yang menuntut adanya kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan struktural (Tirto.id, 2025). Di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), dinamika suksesi kepemimpinan telah memunculkan isu kritis berupa inkonsistensi kebijakan pembangunan. Isu ini terkonfirmasi oleh dua indikator utama:

  1. Stagnasi Peningkatan IPM: Meskipun IPM Tapteng pada tahun 2024 mencapai 73,34, angka ini hanya meningkat 0,78% dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024). Pertumbuhan yang lambat ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pimpinan yang berbeda-beda belum mampu memberikan leapfrog (lompatan) pembangunan yang signifikan.
  2. Ketergantungan Fiskal Kronis: Data BPS sangat mengkhawatirkan; realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tapteng pada tahun 2022 hanya Rp 75,26 miliar, atau 6,42% dari total pendapatan daerah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023, hlm. 28). Ketergantungan ekstrem pada Dana Transfer ini mengindikasikan bahwa pola kepemimpinan sebelumnya gagal menciptakan kemandirian fiskal, yang merupakan prasyarat utama Otonomi Daerah yang sehat.

Konteks pemberitaan regional turut menyoroti kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan struktural di Sumatera (Tirto.id, 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: Sejauh mana variabilitas pola kepemimpinan di Tapteng dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif Hukum Tata Negara, dan bagaimana dampaknya terhadap kegagalan mencapai kemandirian otonomi?

Secara Hukum Tata Negara, kewenangan Kepala Daerah, termasuk hak Diskresi, harus tunduk pada Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Marbun, 2012). Variabilitas pola kepemimpinan (misalnya, dari Transaksional ke Transformasional) adalah wajar, tetapi batas hukumnya terletak pada kepatuhan terhadap AUPB, terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemaslahatan Umum.            Jika diskresi Kepala Daerah yang baru mengakibatkan pembatalan kebijakan yang telah terbukti positif (yang diukur dari data Badan Pusat Statistik periode sebelumnya), maka diskresi tersebut berpotensi melanggar Asas Kepastian Hukum dan Kemaslahatan Umum. Pelanggaran ini, meskipun tidak melanggar undang-undang secara langsung, menunjukkan kegagalan Hukum Tata Negara dalam memaksa kesinambungan kebijakan, dan kegagalan inilah yang berimplikasi langsung pada data empiris Tapteng.

Kegagalan Tapteng mencapai Otonomi Fiskal, dengan Pendapatan Asli Daerah yang hanya 6,42% pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, 2023, hlm. 28), adalah konsekuensi langsung dari diskresi yang tidak akuntabel yang dilegitimasi oleh variabilitas kepemimpinan.

  1. Diskresi Transaksional: Pola kepemimpinan yang cenderung Transaksional, yang mendasarkan keputusan strategis pada kepentingan politik jangka pendek, cenderung mengutamakan proyek fisik berjangka pendek daripada investasi Pendapatan Asli Daerah jangka panjang. Secara Hukum Tata Negara, ini melanggar Asas Akuntabilitas karena tidak menghasilkan efektivitas anggaran jangka panjang yang terukur.
  2. Diskresi Diskontinuitas: Ketika pimpinan berganti, diskresi untuk mengalihkan atau menghentikan program Pendapatan Asli Daerah sebelumnya (yang mungkin dirintis oleh pimpinan lama) didorong oleh motif politik. Jika penghentian ini tidak memiliki dasar studi kelayakan yang kuat, diskresi tersebut melanggar Asas Kemaslahatan Umum. Inilah yang menyebabkan policy lock-in tidak pernah tercipta, dan Tapteng terus terperangkap dalam ketergantungan dana transfer.

Dengan demikian, rendahnya Pendapatan Asli Daerah Tapteng adalah indikator empiris kegagalan pengawasan Hukum Tata Negara terhadap batasan-batasan diskresi yang seharusnya melindungi kesinambungan pembangunan daerah. Hubungan Hukum Tata Negara dan data sosial juga terlihat jelas pada stagnasi Indeks Pembangunan Manusia Tapteng (pertumbuhan 0,78%). Variabilitas pola kepemimpinan menyebabkan fragmentasi anggaran di sektor sosial. Ketika pimpinan baru menggunakan diskresinya untuk mengubah total prioritas anggaran (misalnya, mengalihkan dana pendidikan ke infrastruktur), diskresi tersebut berpotensi melanggar Asas Keseimbangan dan Asas Proporsionalitas AUPB, karena tidak adanya pertimbangan matang terhadap dampak jangka panjang terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia yang hanya tumbuh lambat menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dan kesehatan yang start-stop telah kehilangan efektivitasnya akibat diskresi yang terlalu bebas, membuktikan bahwa tujuan konstitusional Otonomi Daerah untuk menyejahterakan rakyat menjadi terdistorsi di tengah suksesi.

Argumentasi Penulis: Variabilitas kepemimpinan menyebabkan siklus diskontinuitas kebijakan. Pimpinan dengan pola Transaksional mungkin berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam waktu singkat, namun kebijakan tersebut tidak menciptakan struktur ekonomi yang kuat. Ketika pimpinan berganti, prioritas anggaran dialihkan total, sehingga investasi atau program Pendapatan Asli Daerah sebelumnya dihentikan. Fenomena padamnya kebijakan ini mengakibatkan dana yang telah dialokasikan (misalnya, untuk pengembangan pariwisata bahari sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah) menjadi tidak efektif, dan Tapteng terus terperangkap dalam ketergantungan dana transfer. Secara Hukum Tata Negara, ini merupakan kegagalan substantif untuk mewujudkan tujuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Otonomi Daerah yang mandiri dan seutuhnya.

Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia Tapteng yang hanya 0,78% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perbedaan prioritas kebijakan Kepala Daerah memecah efektivitas anggaran di sektor pembangunan manusia. Jika Kepemimpinan A fokus pada kesehatan (melalui pengadaan alat kesehatan), dan Kepemimpinan B fokus pada pendidikan (melalui beasiswa), tanpa adanya overlap atau kesinambungan, hasil keduanya akan menjadi suboptimal.

Variabilitas pola kepemimpinan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah telah menghasilkan diskontinuitas kebijakan yang melumpuhkan capaian Otonomi Daerah. Inkonsistensi ini dibuktikan secara empiris oleh rendahnya kemandirian fiskal (PAD 6,42%) dan stagnasi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (0,78% pada 2024). Analisis Hukum Tata Negara menegaskan bahwa diskresi yang tidak terawasi oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan penyebab utama kegagalan empiris ini. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan Hukum Tata Negara adalah krusial.

Saran dan rekomendasi hukum

  1. Penguatan penguncian kebijakan: Pemerintah pusat wajib memperkuat mekanisme pengawasan hukum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Diperlukan regulasi yang menciptakan penguncian kebijakan pada program strategis yang telah terbukti baik (berdasarkan data Badan Pusat Statistik), sehingga program tersebut tidak dapat dihentikan secara sewenang-wenang oleh suksesi kepemimpinan yang berbeda.
  2. Transparansi Diskresi: Kepala Daerah Tapteng berikutnya harus memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan diskresi, terutama terkait alokasi anggaran dan mutasi jabatan, guna memastikan setiap kebijakan, apapun pola kepemimpinan yang mendasarinya, selaras dengan prinsip Hukum Tata Negara dan semangat Pasal 22E UUD NRI 1945.