RisetAnakBangsa.id-Penegakan hukum persaingan usaha tidak semestinya berhenti ketika pelaku dijatuhi sanksi. Ada persoalan lain yang tak kalah penting, yakni bagaimana konsumen atau pelaku usaha yang dirugikan benar-benar memperoleh pemulihan.
Persoalan tersebut menjadi benang merah dalam kegiatan bedah buku “Rekonseptualisasi Pengaturan Kompensasi Persaingan Usaha Berbasis Penegakan Hukum Hibrida” karya Dr. Habibi, S.H., M.Hum., yang diselenggarakan UPT Perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Senin (5/10/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Dr. Habibi sebagai penulis sekaligus presenter, Dr. Hj. Nursania Dasipang, M.H., M.S.I. sebagai pembahas, serta Darania Anisa, S.H.I., M.H. sebagai moderator. Sekitar 100 mahasiswa dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam pemaparannya, Dr. Habibi menyoroti adanya ketimpangan antara banyaknya laporan pelanggaran persaingan usaha dengan jumlah perkara yang berujung pada pemberian ganti kerugian. Materi yang disampaikan menunjukkan terdapat 2.537 laporan, kemudian mengerucut menjadi 331 perkara. Dari jumlah tersebut, hanya 12 yang berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian dan hanya dua ganti rugi yang dikabulkan.
Angka tersebut menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih besar. Selama ini, penegakan hukum persaingan usaha dinilai lebih dominan pada pendekatan publik atau administratif. Pelaku dapat dijatuhi denda atau sanksi, tetapi mekanisme untuk memulihkan hak pihak yang mengalami kerugian belum berkembang secara optimal.
Dari sinilah gagasan penegakan hukum hibrida ditawarkan. Melalui bukunya, Dr. Habibi mendorong adanya sinergi antara penegakan hukum publik dan penegakan hukum perdata. Artinya, hukum tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga memastikan pihak yang dirugikan memiliki ruang yang lebih kuat untuk memperoleh kompensasi.
Buku tersebut tidak hanya membahas persoalan pada tataran teori. Pembahasannya bergerak dari fondasi konsep dan teori hukum, model penegakan hukum hibrida, hingga mekanisme teknis seperti desain gugatan, penghitungan kerugian, serta koordinasi antarlembaga.
Dalam forum itu, gagasan tersebut dirangkum dalam satu pandangan penting: pelanggar tidak cukup hanya dihukum, pihak yang dirugikan juga harus dipulihkan. Dengan cara pandang ini, penegakan publik dan perdata tidak ditempatkan sebagai dua jalur yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua mekanisme yang dapat saling melengkapi.
Sejumlah persoalan praktis juga menjadi perhatian dalam diskusi, mulai dari legal standing, class action, akses terhadap alat bukti, penghitungan kerugian, tenggat gugatan, hingga kompetensi lembaga. Salah satu arah yang ditawarkan adalah KPPU tetap fokus pada fungsi publik atau administratif, sedangkan dimensi perdata diarahkan melalui mekanisme Pengadilan Niaga.
Gagasan tersebut kemudian mendapat pembacaan kritis dari Dr. Hj. Nursania Dasipang, M.H., M.S.I. sebagai pembahas. Dengan latar keilmuan di bidang hukum bisnis dan hukum ekonomi syariah, ia memberikan perspektif terhadap peluang sekaligus tantangan penerapan konsep hukum hibrida dalam sistem hukum Indonesia.
Diskusi pun berkembang tidak hanya pada soal siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi, tetapi juga bagaimana kerugian konsumen dapat dibuktikan, bagaimana nilai kerugian dihitung, serta bagaimana desain kelembagaan dibangun agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Suasana semakin hidup ketika sesi diskusi dibuka untuk mahasiswa. Peserta tidak hanya duduk mendengarkan pemaparan, tetapi ikut menguji gagasan penulis dan pembahas melalui berbagai pertanyaan. Isu yang muncul antara lain menyangkut keadilan dalam sistem hukum hibrida, posisi KPPU dan Pengadilan Niaga, perlindungan konsumen, hingga mekanisme pembuktian kerugian dalam perkara persaingan usaha yang melibatkan banyak korban.
Keterlibatan mahasiswa juga mendapat apresiasi langsung dari penulis. Sebanyak 10 mahasiswa memperoleh hadiah buku dari Dr. Habibi setelah aktif bertanya dan menjawab kuis selama kegiatan berlangsung. Momen tersebut membuat suasana diskusi terasa lebih cair sekaligus mendorong mahasiswa untuk lebih berani terlibat dalam forum akademik.
Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Lebih dari itu, perpustakaan dapat menjadi ruang bertemunya penulis, pembaca, akademisi, dan gagasan-gagasan baru.
Apresiasi juga diberikan kepada Kepala UPT Perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum., beserta seluruh panitia yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Forum ini sejak awal memang diarahkan sebagai ruang yang mempertemukan buku, gagasan, kritik, dan keberanian mahasiswa untuk bertanya.
Pada akhirnya, bedah buku tersebut tidak hanya memperkenalkan sebuah karya akademik, tetapi juga mengajak peserta melihat kembali tujuan penegakan hukum itu sendiri. Sebab, hukum tidak hanya berbicara tentang seberapa berat sanksi dijatuhkan kepada pelanggar, tetapi juga tentang sejauh mana sistem mampu menghadirkan keadilan bagi mereka yang dirugikan.
Satu pertanyaan reflektif yang muncul dalam forum itu terasa cukup kuat untuk dibawa pulang: “Untuk apa hukum ditegakkan, jika mereka yang dirugikan masih kesulitan memperoleh keadilan?”

Leave a Reply